PRABUMULIH,TNS-Rapat paripurna ke- XV Masa persidangan Ke- II Dewan perwakilan Rakyat daerah kota prabumulih tentang penyampaian laporan Hasil Kerja pansus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terhadap laporan keterangan pertanggung jawaban ( LKPJ) Walikota Prabumulih tahun anggaran 2016 pada tanggal 25 April 2017 memutuskan tentang rekomodasi keterangan pertanggungjawaban Walikota, Tentang diktum pertama Saran masukan atau koreksi terhadap pemerintah. selasa ( 2/5/ 2017)
Agenda penyampaian rekomendasi laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Wako Prabumulih tahun anggaran 2016 bertempat di ruang rapat gedung DPRD di lantai III,
diwarnai dengan interupsi oleh DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Adi susanto,SE. interupsi yang disampaikan adi Susanto, terkait soal dekument serah terima jalan lingkar dan jalan kota dari kementerian PU dengan pemerintah kota Prabumulih, sampai saat ini belum ada penyampaian ke Lembaga DPRD Prabumulih. jelas adi
''selain itu adi juga menyampaikan, bahwa masyarakat mempertanyakan tentang perjanjian jalan lingkar yang telah disepakati antara masyarakat dengan pemerintah kota, terkait permasalahan jalan lingkar yang saat ini mengalami kerusakan yang sangat para,nyaris tidak bisa dilewati.
menurut adi, masyarakat menghibahkan tanah mereka untuk kemajuan kota sehingga tidak ada ganti rugi antara masyarakat dengan pihak pemerintah kota, pemberian hibah tanah masyarakat dijalan lingkar bertujuan untuk memajukan dan pengembangan Inprastruktur yang yang ada dikota prabumulih.ujarnya
namun kenyataanya masyarakat saat ini kecewa dan merasa dirugikan, telah menghibahkan tanah tersebut karena jalan lingkar, saat ini hanya dipergunakan untuk kenderaan kayu loging dan batu bara sehingga menyebabkan jalan Lingkar Hancur total.
pemberian hibah jalan lingkar oleh masyarakat Seharusnya dirawat dengan baik, apa lagi telah ditukar guling antara pemerintah kota dengan provinsi, seharunya pemerintah provinsi, lebih sigap dalam hal ini, sehingga masyarakat bisa berakivitas dengan melewati jalan lingkar itu. terlebih jalan lingkar itu adalah akses kenderaan Roda empat dan roda dua menuju kabupaten Muara Enim dan kabupaten Oku dan beberapa daerah sekitarnya
sebelumnya, pembangunan jalan lingkar kota prabumulih telah menghabiskan dana ratusan milyar, sampai saat ini jalan lingkar mengalami kerusakan para, kerusakan yang terjadi pada jalan itu belum dilakukan perbaikan sehingga menyebabkan aktivitas masyarakat pun terganggu.
oleh karena itu melalui sidang paripurna Istimewa ini adi Susanto menyayangkan, sikap pemerintah provinsi, terkesan lamban dalam mengambil tindakan terhadap kerusakan jalan lingkar.
tukar guling jalan lingkat itu menurut adi' tidak ada persetujuan DPRD dan masyarakat, hanya pemberitahuan saja, dan pada akhirnya apa yang dipikirkan masyarakat pun sekarang ini terjadi, kami sebagai Wakil Rakyat hanya mengingatkan jangan sampai nanti ada gejolak dari masyarakat meminta kembalih Hak-Hak mereka'' tutup adi. (BN)
Agenda penyampaian rekomendasi laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Wako Prabumulih tahun anggaran 2016 bertempat di ruang rapat gedung DPRD di lantai III,
''selain itu adi juga menyampaikan, bahwa masyarakat mempertanyakan tentang perjanjian jalan lingkar yang telah disepakati antara masyarakat dengan pemerintah kota, terkait permasalahan jalan lingkar yang saat ini mengalami kerusakan yang sangat para,nyaris tidak bisa dilewati.
menurut adi, masyarakat menghibahkan tanah mereka untuk kemajuan kota sehingga tidak ada ganti rugi antara masyarakat dengan pihak pemerintah kota, pemberian hibah tanah masyarakat dijalan lingkar bertujuan untuk memajukan dan pengembangan Inprastruktur yang yang ada dikota prabumulih.ujarnya
namun kenyataanya masyarakat saat ini kecewa dan merasa dirugikan, telah menghibahkan tanah tersebut karena jalan lingkar, saat ini hanya dipergunakan untuk kenderaan kayu loging dan batu bara sehingga menyebabkan jalan Lingkar Hancur total.
pemberian hibah jalan lingkar oleh masyarakat Seharusnya dirawat dengan baik, apa lagi telah ditukar guling antara pemerintah kota dengan provinsi, seharunya pemerintah provinsi, lebih sigap dalam hal ini, sehingga masyarakat bisa berakivitas dengan melewati jalan lingkar itu. terlebih jalan lingkar itu adalah akses kenderaan Roda empat dan roda dua menuju kabupaten Muara Enim dan kabupaten Oku dan beberapa daerah sekitarnya
sebelumnya, pembangunan jalan lingkar kota prabumulih telah menghabiskan dana ratusan milyar, sampai saat ini jalan lingkar mengalami kerusakan para, kerusakan yang terjadi pada jalan itu belum dilakukan perbaikan sehingga menyebabkan aktivitas masyarakat pun terganggu.
oleh karena itu melalui sidang paripurna Istimewa ini adi Susanto menyayangkan, sikap pemerintah provinsi, terkesan lamban dalam mengambil tindakan terhadap kerusakan jalan lingkar.
tukar guling jalan lingkat itu menurut adi' tidak ada persetujuan DPRD dan masyarakat, hanya pemberitahuan saja, dan pada akhirnya apa yang dipikirkan masyarakat pun sekarang ini terjadi, kami sebagai Wakil Rakyat hanya mengingatkan jangan sampai nanti ada gejolak dari masyarakat meminta kembalih Hak-Hak mereka'' tutup adi. (BN)
0 komentar:
Posting Komentar