Dari Ratusan pendemonstrasi yang mendatangi Kantor Panwaslu prabumulih mendesak panwaslu agar mengusut indikasi pelanggaran pilkada, baik oleh perangkat pilkada, penyelenggara maupun pihak pihak lainya. dalam pemilihan Gubernur dan Walikota 2018 untuk tetap independen dan transparan. Asas langsung, bebas rahasia, jujur dan adil dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan damai.
Selanjutnya penyelenggara pilkada transfarasi dalam penggunaan anggaran penyampain keterbukaan penggunaan anggaran agar dapat disampaikan ke masyarakat secara luas melalui media dan demi terwujudnya demokrasi yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945,
Kami dari komunitas Kawal Pilkada (KKP) Prabumulih Menyatakan Sikap dan menuntut penyelenggaraan pilkada dan pemerintah kota prabumulih, dan KPUD Untuk segera menegakkan hukum dan menjamin hak konstitusional Warga untuk memilih
Meminta kepada penyelenggara pilkada yaitu KPUD, dan Panwaslu agar netral dan tidak memihak, dan tidak terkesan setengah-setengah dalam menjalankan tugasnya, dan juga mengedepankan independensi sebagai penyelenggara Pilkada, ucap Doni Andreas, salah satu aksi Korlap dalam orasinya di halaman depan Panwaslu Prabumulih.
''selain itu Doni, juga mengharpkan panwaslu harus bergerak cepat, sigap dan terukur untuk mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan dalam pilkada khususnya uang uang politik dan pengelembungan surat suara dalam penyelenggara pilkada nanti.
Demikian juga bagi KPU, harus melalui prinsip kejujuran, mandiri, mandiri dan akuntabel serta dituntut profesional dalam menjalankan tugasnya. Lebih transparan dan terbuka dalam penggunaan anggaran untuk masyarakat melalui media massa, ”tambah Doni.
Terkait sekarang ada berbagai kecurangan pilkada nanti, pihaknya siap membantu Panwaslu. “Kita siap untuk terus berkomunikasi dan memantau berbagai cara untuk tetap berhubungan dengan yang sebenaranya, dan tercipta pilkada yang aman dan jujur,” tandas Doni serayautasi akan kembali ke jalan dengan massa yang lebih besar lagi jika masih terjadi ketidaknetralan pada pilkada nanti.
Senada juga disampaikan Natal, salah satu Korlap aksi lainnya. Natal meminta pihak penyelenggara yaitu, KPUD, Panwaslu Prabumulih 315 bekerja berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku dan menjunjung tinggi etika dan sumpah jabatan. Dia juga mengungkapkan sejarah awal terbentuknya kota Prabumulih, yang dibentuk para tokoh masyarakat, tokoh adat dan agama, dan tokoh pemuda kala itu dengan cita-cita luhur untuk kemajuan dan ketenangan masyarakat Prabumulih "jelasnya (ibn)
.
0 komentar:
Posting Komentar