PALI, Topnewssumatera.com - Setelah beberapa kali menggelar rapat paripurna, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten PALI mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten PALI 2018, dalam Rapat Paripurna ke VII yang digelar, di ruang rapat Paripurna pada Rabu (19/9/2018).
Sebelumnya, hampir seluruh fraksi-fraksi di DPRD PALI menyoroti peningkatan APBD-P Kabupaten PALI yang mencapai 10,2 persen dari APBD induk sebesar RP1,5 triliun. Karenanya, dalam APBD-P kali ini ada kenaikan sekitar Rp200 miliar, sehingga total APBD Kabupaten PALI selama 2018 ini mencapai Rp1,7 triliun.
Dalam rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD PALI, Drs H Soemarjono dan dihadiri Wakil Ketua I, Devi Harianto SH MH dan Wakil Ketua II, H Darmadi Suhaimi SH serta Bupati PALI, Ir H Heri Amalindo MM, dan seluruh komisi-komisi di DPRD PALI menyepakati APBD-P PALI.
Bupati PALI, Ir H Heri Amalindo MM mengatakan, Pemkab PALI sangat berterima kasih atas saran dan kritik dari DPRD PALI sebagai masukan untuk melaksanakan apa yang telah direncanakan sebelumnya.
"Jadi setelah APBDP-P ini disahkan, maka akan diajukan ke Gubernur untuk di evaluasi sehingga nanti akan ditetapkan jadi Perda dan bisa digunakan untuk melanjutkan pembangunan," katanya.
Heri menjelaskan, yang menjadi prioritas utama dalam APBD-P kali ini adalah melanjutkan pekerjaan yang selama ini masih ada kekurangan, seperti jalan akan dituntaskan yang masih menyisakan beberapa ratus meter lagi.
"Kita akan prioritaskan apa yang sudah dijalankan. Karena kita melihat waktu dan dana yang tersedia," terangnya.
Ketua DPRD PALI, Drs H Soemarjono menambahkan, selain memprioritaskan penyelesaian ruas-ruas jalan yang belum tuntas. Dalam APBD-P kali ini, juga disarankan untuk mengejar perbaikan di sektor pendidikan.
"Kita dari DPRD yang jelas mendukung semua program tersebut, agar semuanya bisa berjalan dengan baik dan sesuai harapan," katanya.
Sebelumnya, Komisi I DPRD PALI meminta kepada beberapa dinas untuk menyelesaikan dan memprioritaskan pembangunan yang belum sama sekali tersentuh.
"Seperti Disdukcapil yang harus menyelesaikan pencentakan e-KTP. Termasuk juga Diknas yang harus memprioritaskan pembangunan prasarana dan sarana sekolah-sekolah di PALI. Termasuk Kades yang mengundurkan diri juga harus diganti secepatnya," kata perwakilan Komisi I, Suadi Yusuf.
Sementara Komisi II, meminta kepada setiap OPD untuk menjadikan skala prioritas pembangunan yang telah direncanakan, namun harus sesuai dengan prinsip pemerataan.
Sedangkan Komisi IIi, meminta kepada dinas-dinas terkait agar mendukung program-program yang telah direncanakan dalam rangka meningkatkan harga getah karet, agar dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup.(Adv/ Ah)
0 komentar:
Posting Komentar