Musrenbang RKPD Kabupaten Muaraenim tahun 2020 dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Muaraenim H Juarsah SH,yang di dampingi Ketua DPRD Kabupaten Muaraenim,para FKPD Muaraenim,para camat serta berbagai insur masyarakat.
Selain itu juga Msurenbang kali ini juga menghadirkan narasumber di antaranya Suarmansyah Asisten Penanganan Kemiskinan Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia Kebudayaan, Agus Sulaeman Kasubdiy Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Kementerian PUPR, Ari Siswanto Akademisi Unsri serta Endang Tri Wahyuningsih Kepala BPS Sumsel.
Wakil Bupati Muaraenim H Juarsah yang membuka langsung kegiatan Musrenbang tersebut,dan dalam sambutanya mengatakan,ada lima diantaranya yang di prioritaskan dalam pembangunan pada RKPD 2020, yakni penanggulangan kemiskinan dan pemantapan infrastruktur dasar,peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan permukiman.
Kemudian penguatan ketahanan pangan dan industri kreatif; pemantapan reformasi birokrasi,dan pengelolaan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.
"Prioritas pembangunan tersebut akan menjadi pedoman bagi kita semua dalam merencanakan anggaran dan belanja daerah guna melaksanakan program pada tahun 2020,"ujarnya.
Juarsah juga menjelaskan, jumlah usulan belanja langsung yang berasal dari musrenbang kecamatan dan hasil reses anggota DPRD, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk tahun 2020 mencapai 4.966 usulan dengan nilai Rp 24 triliun,namun setelah diverifikasi dan dirumuskan dalam Forum Perangkat Daerah pada 11-15 Maret lalu, didapat 438 program, 2.483 kegiatan dengan nilai usulan lebih dari Rp 2 triliun.
"Usulan tersebut hanya sebagian yang bisa tercover oleh APBD, karena estimasi rencana pendapatan daerah untuk tahun 2020 sebesar Rp 2,4 triliun dengan alokasi belanja pembangunan diproyeksikan sebesar Rp 1,23 triliun dan belanja tidak langsung Rp 1,16 triliun,"katanya.
Meski demikian, Juarsah mengatakan jika usulan yang tidak dibiayai oleh APBD akan ditawarkan melalui Forum CSR-PKBL kepada BUMN/BUMS.
"Hal ini biasa dengan istilah RKPD NON APBD, karena program tersebut dilaksanakan oleh BUMN/BUMS sesuai kemampuan dan wilayah operasional masing-masing,"papar Juarsah.
Pada kesempatan itu,Juarsah juga menjelaskan jika APBD Kabupaten Muaraenim bukan satu-satunya sumber pembiayaan pembangunan daerah.
“Saya minta kepada kepala Perangkat Daerah untuk aktif menggali informasi dan berkoodinasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah dengan tujuan agar dana APBN dan APBD dapat dialokasikan lebih besar ke Kabupaten Muaraenim,"pungkas Juarsah.(Kristian)
0 komentar:
Posting Komentar