Palembang,TNS - Dewan Pimpinan Pusat LSM Mitra Mabes menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Kamis (23/4/2026). Dalam aksi tersebut, massa mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan penyimpangan anggaran pada sejumlah organisasi perangkat daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), dengan sorotan utama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).
Ketua Umum DPP LSM Mitra Mabes, Yandri, menyatakan pihaknya menemukan indikasi ketidaksesuaian antara nilai anggaran dan realisasi kegiatan di lapangan, khususnya pada sejumlah proyek fisik yang dikelola Dinas PUPR OKU.
“Kami menduga terdapat indikasi mark-up anggaran, baik pada kegiatan fisik maupun nonfisik. Bahkan, ada sejumlah item kegiatan yang patut diduga fiktif,” kata Yandri saat menyampaikan orasi.
Ia menyoroti dua proyek peningkatan jalan dengan nilai anggaran miliaran rupiah yang dinilai janggal dalam pelaksanaannya. Proyek tersebut antara lain peningkatan Jalan SP Mandala–SP Unit IV dengan pagu anggaran sekitar Rp4,64 miliar, serta peningkatan Jalan SP 1–SP 2 Desa Markisa, Kecamatan Lubuk Batang, dengan nilai sekitar Rp10,17 miliar.
Menurut Yandri, besarnya nilai anggaran tidak sebanding dengan kondisi fisik di lapangan. Karena itu, pihaknya mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk membentuk tim investigasi khusus dan melakukan pemeriksaan langsung.
“Dengan nilai anggaran yang cukup besar, seharusnya hasil pekerjaan dapat dirasakan secara nyata. Namun, dari temuan kami di lapangan, terdapat sejumlah kejanggalan yang perlu ditelusuri lebih lanjut,” ujarnya.
Selain Dinas PUPR, massa aksi juga meminta agar dugaan penyimpangan anggaran pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) OKU turut diperiksa. Dugaan tersebut mencakup kegiatan fisik maupun nonfisik pada tahun anggaran 2025.
Dalam pernyataan sikapnya, LSM Mitra Mabes mendesak Kejati Sumsel segera melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait, serta menindaklanjuti laporan tersebut secara transparan dan menyeluruh.
Menanggapi aksi tersebut, Kepala Seksi II Bidang Intelijen Kejati Sumsel, Bob Sulistian, mengatakan pihaknya menerima aspirasi yang disampaikan massa dan akan meneruskannya kepada pimpinan.
“Aksi seperti ini menjadi bagian dari masukan bagi kami. Apalagi yang disampaikan menyangkut anggaran dengan nilai yang cukup besar dan melibatkan beberapa dinas,” kata Bob.
Ia menambahkan, Kejati Sumsel terbuka terhadap laporan masyarakat dan akan menindaklanjuti setiap informasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
“Kami akan sampaikan kepada pimpinan untuk ditelaah lebih lanjut. Jika terdapat indikasi, tentu akan diproses sesuai ketentuan,” ujarnya. ( Tim )
0 komentar:
Posting Komentar