 |
| Sumber : Foto Google |
Muara Enim, TNS — Opini publik di Kabupaten Muara Enim kini tengah bergejolak. Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang selama ini dibanggakan oleh pemerintah daerah, kini mendadak dipertanyakan keabsahannya oleh masyarakat luas.
Hal ini memuncak pasca terkuaknya kasus dugaan suap yang melibatkan oknum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Wilayah Sumatera Selatan (Sumsel). Masyarakat mulai berspekulasi dan mempertanyakan, sejak kapan praktik kotor demi mengejar gelar WTP ini telah berlangsung di Bumi Serasan Sekundang? Siapa sebenarnya yang menjadi otak inisiatif serta narahubung utama dalam melancarkan aksi penyuapan tersebut?
Berdasarkan Rilis KPK
Sentimen negatif dan keraguan publik ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan konferensi pers yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pekan lalu, terungkap alur terjadinya kongkalikong dalam laporan keuangan daerah ini.
Modus Penyuapan:
Juru bicara KPK Plt Direktur penyidikkan Achmad Taufik Husein menyatakan bahwa tersangka Edison bersama Abi Nurwardani, S.Pd., M.Or, diduga kuat telah menyogok Tim BPK.
Tujuan Suap: Tindakan ilegal ini dilakukan agar hasil audit keuangan yang dilakukan BPK terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 bersih tanpa temuan berarti, yang kemudian memuluskan langkah Kabupaten Muara Enim untuk meraih gelar WTP.
Sumber Dana: Plt Direktur Penyidikkan KPK Achmad Taufik Husein, sebelumnya juga memaparkan bahwa uang yang digunakan untuk menyogok Tim BPK tersebut bersumber dari seorang pengusaha. Pengusaha tersebut kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK bersama tiga orang lainnya setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait proyek pengadaan di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Muara Enim.
Desakan Publik:
H Adriansyah menjelaskan Usut Tuntas Otak Inisiator
Skandal yang mencoreng nama baik daerah ini memicu gelombang kekecewaan mendalam dari berbagai elemen masyarakat dan pengamat kebijakan publik di Muara Enim. Publik menilai, predikat WTP yang seharusnya menjadi indikator transparansi, justru dijadikan komoditas yang bisa "dibeli".
"Kami berharap KPK tidak berhenti pada para tersangka yang terjaring OTT saja. KPK harus melacak sampai ke akar-akarnya. Siapa otak di balik semua ini? Siapa yang menginisiasi pertama kali dan siapa yang memiliki relasi kuat atau 'jalur dalam' ke tubuh BPK RI?" ujar H.Adriansyah tokoh Masyarakat sekaligus Aktivis Muara Enim, Jumat (12/6/2026).
Masyarakat mendesak lembaga antirasuah tersebut untuk membongkar tuntas jaringan ini, menyusul informasi mengenai ikut ditahannya Ketua Tim BPK Sumsel serta lingkaran dekat dari Anggota V BPK RI. Publik Muara Enim kini menunggu keberanian KPK untuk menyeret semua aktor intelektual yang telah menggadaikan integritas daerah demi sebuah formalitas penghargaan.
"Cabut dan Batalkan WTP yang di dapat Kabupaten Muara Enim yang terindikasi didapat dari cara menyuap atau dengan cara haram lainnya, karena hal tersebut menciderai kepercayaan Masyarakat kepada pihak BKP dan Pemerintah Kabupaten Muara Enim."Pungkas H.Adriansyah.(Dn)
0 komentar:
Posting Komentar