MUARA ENIM, TNS - - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim resmi menjalin sinergi bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Muara Enim melalui penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) terkait pendampingan hukum. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah berjalan aman serta sesuai regulasi.
Penandatanganan nota kesepakatan tersebut dilakukan secara langsung oleh Plt Bupati Muara Enim, Ir. Hj. Sumarni, M.Si., bersama Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim, Gunawan Wisnu Murdiyanto, S.H., M.H., di Ruang Rapat Pangripta Nusantara, Bappeda Muara Enim, Selasa (4/8/2026).
Acara tersebut turut disaksikan oleh Ketua DPRD Muara Enim Deddy Arianto Sutopo, Sekda Ir. H. Yulius, jajaran Kepala OPD, camat, serta tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejari Muara Enim.
Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim, Gunawan Wisnu Murdiyanto, menegaskan bahwa pendampingan hukum ini merupakan bentuk tanggung jawab moral Kejaksaan dalam mengawal proyek dan kebijakan pemerintah agar terhindar dari potensi masalah hukum.
"Dinamika pembangunan sering kali menghadapi hambatan, mulai dari perencanaan, pengadaan barang/jasa, hingga pengelolaan keuangan. Tanpa payung hukum yang kuat, hal ini berisiko memicu kerugian negara. Pendampingan ini hadir bukan untuk memperlambat, melainkan memperkuat pembangunan agar tepat sasaran, bersih, dan akuntabel," jelas Gunawan.
Melalui kerja sama ini, Kejari Muara Enim siap memberikan pendampingan sejak tahap perencanaan regulasi, memberikan pertimbangan hukum (legal assistance/legal opinion), membantu penyelesaian sengketa perdata maupun tata usaha negara, hingga mitigasi risiko korupsi secara preventif.
Plt Bupati Muara Enim, Sumarni, menyambut baik kerja sama strategis ini. Ia menegaskan bahwa kesepakatan yang dibangun bukan sekadar seremoni belaka, melainkan komitmen nyata untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang taat hukum.
"Dengan adanya bantuan hukum dari Jaksa Pengacara Negara, saya minta seluruh Kepala OPD dan jajaran tidak ragu untuk aktif berkonsultasi jika menghadapi kendala hukum di lapangan. Harapannya, seluruh jajaran dapat bekerja lebih fokus, tenang, dan percaya diri dalam mengelola anggaran demi pelayanan terbaik bagi masyarakat," tegas Sumarni.(*)
0 komentar:
Posting Komentar