Informasi tersebut dibenarkan oleh Bupati Muaraenim melalui Sekda,Ir Hasanudin usai melaksanakan rapat koordinasi terkait pembahasan masalah program integrasi peserta Jamsoskes Semesta sementara menjadi peserta JKN KIS,beliau mengatakan bahwa dari 1500 kuota peserta BPJS yang di biayai oleh APBD pemkab Muaraenim saat ini hanya tersisa 201 jiwa lagi.
"Ternyata dari usulan masyarakat melalui dinas sosial masih ada sebanyak 3.500 warga lagi yang telah mengusulkan dan Masyarakat tersebut dianggap keluarga memang kurang mampu," katanya.
Terkait masih banyaknya usulan tersebut lanjutnya Sekda pihaknya akan melakukan verifikasi ulang terhadap 3500 usulan tersebut.
"Akan kita verifikasi kembali,apakah mereka benar-benar belum menjadi peserta JKN KIS yang dibiayai APBN atau asuransi yang lainnya,supaya jangan sampai nantinya terjadi tumpang tindih,dan jika mereka memang benar-benar memenuhi persyaratan untuk di terima usulannya yaa akan kita masukan Masyarakat tersebut sebagai peserta BPJS yang dibiayai oleh APBD," paparnya.
Sekda juga membenarkan bahwa Per 1 maret 2018 lalu RSUD HM Rabain Muaraenim tidak lagi memberlakukan penggunakan KK dan KTP sebagai jaminan berobat bagi Masyarakat atau menghentikan program Jamsoskes Semesta.
"Kemarin untuk bulan januari dan februari penggunaan KK dan KTP masih bisa digunakan di RSUD Muaraenim karena masih kita toleransi,Namun sejak 1 maret 2018 lalu program itu suda tidak berlaku lagi,dan pada tahun 2019 mendatang seluruh jaminan kesehatan yang ada juga sudah harus berintegrasi ke JKN KIS,"ujarnya.
Sekda juga menghimbau kepada Pihak Rumah Sakit,apabila sewaktu-waktu masih ada masyarakat yang benar-benar miskin dan berobat kerumah sakit tidak memiliki biaya dan belum tercover oleh BPJS,agar kiranya pihak rumah sakit masi tetap dapat melayani warga tersebut secara maksimal.
"Jangan sampai ada laporan,bahwa pihak rumah sakit tidak mau menerima warga miskin berobat apalagi sampai mengusir seperti yang terjadi di beberapa daerah lain,"pungkasnya.(Kristian)
0 komentar:
Posting Komentar