PRABUMULIH, Top News - Kedatangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke kota prabumulih selain sebagai bentuk pengawasan juga sebagai salah satu pencegahan terhadap tidak pidana korupsi, melalui kordinator Wilayah II Korsub pencegahan, Adinsyah M Nasution, Menurutnya jika korupsi tidak bisa dilakukan pencegahan akan dilakukan rencana Aksi penindakan Kamis.5/4/2018.
Terkait hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga sedang memasang mata dan telinganya, agar perilaku koruptif di kota nanas bisa diberantas. Salah satunya dengan mendatangi Sekretariat daerah (Setda) Kota Prabumulih, dan melakukan giat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Tipikir)
Koordinator Wilayah II Korsub Pencegahan, Adlinsyah M Nasution Menambahkan bahwa KPK datang ke Prabumulih bukan hanya sekadar sosialisasi, melainkan ada tugas yang berdasarkan laporan masuk dan dituangkan dalam rencana aksi.
"Kami ke Prabumulih bukan sekadar sosialisasi. KPK datang itu ada rencana aksi yang sudah ditandatangani oleh kepala daerah dan pemerintah, jadi harus dilakukan," ungkapnya.
Dilanjutkan, KPK juga mengingatkan agar jangan sampai jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih untuk tidak melakukan hal-hal yang diindikasikan sebagai tipikor.
"Kami mengingatkan Pemkot Prabumulih agar tidak lagi melakukan jual beli jabatan, atau masalah potongan-potongan bendaharawan. Itu saya dengar dimana-mana dilakukan. Katanya," sentil Adlinsyah yang akrab disapa bang Coki itu.
Hanya saja, Adlinsyah kembali menimpali bahwa dirinya tidak menyebutkan tentang daerah mana saja yang terindikasi melakukan hal tersebut. "Saya tidak bilang itu di Prabumulih yah. Tapi memang kami sudah mendapatkan informasi, jika hal itu juga terjadi di Prabumulih. Tapi, itu kan terjadi dimana-mana," candanya.
Masih kata Adlinsyah, tipikor rentan terjadi di empat sektor yang ada di jajaran pemerintahan. Sektor tersebut adalah sektor perencanaan, penganggaran, perizinan, dan penggadaan barang dan jasa.
"Keempat sektor tersebut, harus menggunakan aplikasi elektronik. Kalau di luar sektor yang disebutkan, yang paling penting adalah komitmen kepala daerah untuk memberantas praktik korupsi, dan jangan ada intervensi," tegasnya seraya menambahkan jika pihaknya datang untuk membantu Pemkot Prabumulih dalam membangun sistem pembangunan yang bersih dan terbuka.
Masih kata Adliansyah, KPK datang ke Prabumulih berharap akan ada perubahan dan perbaikan sistem, dan tentunya ada komitmen. "Nanti saja dilihat, mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Kami sudah melakukan koordinasi, dan jika ada (temuan) akan kami tindak. Namun sampai saat ini belum ada laporan yang masuk ke KPK," lanjutnya.
"Komitmen kepala daerah sangat penting karena saat ini adalah zaman bersih-bersih. KPK juga belum merencanakan untuk membentuk tim. Justru, peran masyarakat sebagai pengawas jalannya roda pemerintahan, akan menjadi informan yang sangat besar perannya," tambahnya.
Sementara, Penjabat Wali Kota Prabumulih, Richard Cahyadi memastikan bahwa jajaran Pemkot Prabumulih mendukung penuh upaya KPK untuk menciptakan reformasi pelayanan publik yang bersih dan transparan.
"Kami Mendukung penuh upaya reformasi menuju pemerintahan yang bersih. Dan, terima kasih pada KPK atas kehadirannya, semoga berkesan dan bermanfaat bagi Prabumulih," pungkasnya. ( Ibn)
0 komentar:
Posting Komentar