PRABUMULIH, TNS - Adanya rencana pemerintah pemkot prabumulih untuk mengurangi Armada DAMRI yang selama ini beroperasi, Palembang Prabumulih menuai polemik, hal itu dimaklumi oleh Penjabat (Pj) Wali Kota (Wako), H Richard Cahyadi. Namun, tetap saja bukan hanya untuk satu golongan masyarakat saja. Semua lapisan masyarakat harus merasakan kehadiran pemerintah.
"Richard sampaikan kepada semuanya, bahwa kami sebagai pemerintah dalam mengambil keputusan. Supir perjalanan itu juga masyarakat yang membutuhkan penghidupan juga," ujarnya di Gedung Kesenian Rumdin Wako, Rabu (16/5).
Dilanjutkan, jika dari Memorandum of Understanding (MoU) yang telah disepakati Wako sebelumnya, awalnya DAMRI diprioritaskan untuk mahasiswa dan ASN dengan jumlah yang tidak banyak.
"Yang jadi pertanyaan sekarang, alasan pemerintah sebelumnya tidak menertibkan padahal operasional. DAMRI lebih dari kesepakatan yang dituangkan dalam MoU. Saya hanya ingin segalanya untuk kesepakatan awal, perjalanan mobil Brandenburg tetap bisa beroperasi," ungkapnya.
disetiap kebijakan pasti ada dan sangat bisa dimaklumi karena masyarakat tidak mengetahui jika ada dari warga yang tercekik lehernya (perjalanan supir), karena selama ini mereka hidup dari hasil jasa angkutan itu.
"Jika kami mengatakan hanya satu pihak saja yang tidak, maka untuk apa ada Pemerintah. Saat ini kami mencoba untuk membenahi dan merapikan apa yang ada, meskipun sama sekali tidak ada anggaran untuk itu. Itu tugas pemerintah, dan semuanya akan kami untuk masyarakat, "katanya.
kami akan mencari solusi yang terbaik, Richard telah memanggil Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) untuk mengambil langkah dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan dari semua pihak.
"menyikapi keluhan masyarakat yang terkait saat ini dengan menggunakan jasa perjalanan, baik itu harga yang mahal, bahkan lebih baik daripada di dalam mobil. Hal itu penting untuk disikapi, karena termasuk dengan kenyamanan penumpang," jelasnya.
Masih kata Richard, Hal yang lain yang melakukan perjalanan harus memiliki izin trayek (beroperasi). Kemudian, wajar jika perjalanan angkutan lebih mahal dari DAMRI, namun harus sewajarnya dan tidak mesti harus dua kali lipat.
"Ikuti aturan, jangan ugal-ugalan dan kalau bisa buang-buang waktu saja. terkait, tarif saat ini DAMRI hanya Rp 20 ribu, kalau bisa tarif perjalanan jangan terlalu tinggi. Mungkin tarifnya Rp 30 ribu saja. Tugas pemerintah untuk memediasi setiap kepentingan masyarakat "ungkapnya.
Selain itu, Richard juga, telah berkordinasi kepada Dinas Perhubungan Kota Prabumulih untuk tidak mempersulit jika ada pihak perjalanan yang ingin mengurus izin beroperasi. "Jangan pernah meminta biaya-biaya yang berlaku. Itu akan memudahkan mereka untuk mengikuti aturan yang ada," tegasnya.
lanjut Richard,pihak DAMRI tidak ada ketentuan (MoU sebelumnya). "Apakah tidak boleh saya bayangkan warga. Semuanya harus berjalan. DAMRI tetap beroperasi dengan jumlah unit yang terbatas. Dan, masyarakat juga tetap bisa menggunakan jasa angkutan DAMRI,"tutupnya
0 komentar:
Posting Komentar