PRABUMULIH,TNS – Pemerintah Kota Prabumulih bersama BPJS Ketenagakerjaan terus mendorong peningkatan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan dan masyarakat miskin. Saat ini, tingkat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Prabumulih masih berada di angka 36,4 persen dari total jumlah pekerja yang ada.
Dalam keterangannya, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Muara Enim, Mansursyah mengungkapkan bahwa sekitar 350 pekerja rentan telah mendapatkan perlindungan melalui dukungan pemerintah kota lewat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
Selain itu, perangkat desa dan berbagai unsur masyarakat di 12 desa juga telah dilindungi dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Kami dari BPJS Ketenagakerjaan mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya dan terima kasih atas dukungan Pemerintah Kota Prabumulih,” ujar Mansursyah saat diwawancarai usai sosialisasi bersama para Kades se-kota Prabumulih di Cafe Kayu Manis, Senin (25/5/2026).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah masyarakat pekerja di Kota Prabumulih mencapai sekitar 87 ribu orang. Namun hingga saat ini, kata dia baru sekitar 31 ribu pekerja yang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“Artinya, masih terdapat selisih atau gap sekitar 55 ribu pekerja yang belum terlindungi,” sambung dia.\
BPJS Ketenagakerjaan pun meminta dukungan pemerintah kota agar dapat mengalokasikan anggaran tambahan guna memperluas perlindungan bagi pekerja rentan dan pekerja miskin.
Selain menggandeng pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan juga melakukan sejumlah strategi lain untuk meningkatkan cakupan kepesertaan. Salah satunya melalui optimalisasi kepesertaan sektor jasa konstruksi.
“Seluruh proyek fisik yang ada di Kota Prabumulih wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu ada juga potensi dari sektor SPBG, Koperasi Desa Merah Putih, hingga mendorong perusahaan memanfaatkan dana CSR untuk melindungi pekerja di lingkungan perusahaan,” jelasnya.
BPJS Ketenagakerjaan berharap coverage kepesertaan di Kota Prabumulih dapat meningkat hingga 50 persen pada tahun 2026 sehingga status perlindungan tenaga kerja tidak lagi masuk kategori rendah, melainkan meningkat menjadi kategori sedang.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kota Prabumulih, H Matnur Latif, ST MSi menjelaskan bahwa saat ini seluruh perangkat desa, RT, RW, LPM, lembaga adat, hingga petugas Posyandu telah didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui alokasi Anggaran Dana Desa (ADD).
“Untuk masyarakat rentan juga sudah kami daftarkan sekitar 1.700 orang, walaupun memang belum seluruhnya. Masih ada sekitar 3 ribu lebih yang belum terdaftar,” terang Latif.
Ia juga mengakui saat ini masih melakukan perhitungan anggaran di tengah efisiensi fiskal. Namun pemerintah memastikan program perlindungan pekerja rentan tetap menjadi perhatian serius ke depan.
Dalam kesempatan itu, pemerintah kota juga mengapresiasi pelayanan klaim BPJS Ketenagakerjaan yang dinilai cepat dan tanpa kendala. Beberapa perangkat RT dan anggota Linmas yang meninggal dunia diketahui telah menerima santunan klaim sebesar Rp42 juta per orang.
“Untuk penambahan kepesertaan ke depan tentu akan kami lihat dari kemampuan anggaran daerah. Namun ini tetap menjadi perhatian pemerintah kota,” pungkasnya. (dn)
0 komentar:
Posting Komentar