PRABUMULIH, TNS - Persoalan sampah, hingga kebutuhan air bersih kini menjadi perhatian serius para anggota DPRD Prabumulih khususnya di Dapil 1. Hal itu mencuat saat warga menyampaikan aspirasi langsung kepada para wakil rakyat saat reses masa persidangan III tahun 2026 di Kantor Kelurahan Tugu Kecil, pada Sabtu (22/8/2026).
Kegiatan melibatkan camat, lurah hingga masyarakat serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Aspirasi yang dihimpun selanjutnya akan menjadi bahan DPRD dalam pembahasan dan pengawalan program pembangunan bersama pemerintah daerah.
Kegiatan reses Dapil I Prabumulih Timur dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Prabumulih, H. Deni Victoria, S.H., M.Si. Dalam forum tersebut, warga menyampaikan sejumlah persoalan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan sehari-hari. Salah satu yang menjadi perhatian adalah persoalan pengelolaan sampah.
Selain itu, masyarakat juga mengusulkan pembangunan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih, khususnya menghadapi musim kemarau yang berpotensi menyebabkan keterbatasan pasokan air.
Menanggapi usulan tersebut, Gunawan Nopindra dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) mengungkapkan bahwa pembangunan sumur bor sebenarnya telah masuk dalam APBD induk tahun 2026.
“Sumur bor tersebut berada di Kelurahan Tugu Kecil, Kecamatan Prabumulih Timur, Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, serta Kelurahan Tebing Tanah Putih, Kecamatan Prabumulih Barat,” jelasnya.
Menurutnya, usulan pembangunan sumur bor di sejumlah wilayah lainnya juga telah disampaikan kepada DPRD untuk dipertimbangkan dalam program pembangunan berikutnya.
“Untuk pengajuan di daerah lain sudah disampaikan kepada dewan, semoga bisa direalisasikan,” katanya.
Ketua DPRD Prabumulih H. Deni Victoria menegaskan, seluruh aspirasi masyarakat tidak akan diabaikan. Namun, keterbatasan kemampuan keuangan daerah membuat setiap usulan harus disusun berdasarkan skala prioritas.
“Setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat akan kita tampung. Selanjutnya akan dilihat mana yang lebih prioritas dan benar-benar dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.
Ia mengakui, kondisi fiskal daerah masih menghadapi dampak kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat. Karena itu, DPRD bersama pemerintah daerah harus lebih selektif dalam menentukan program yang akan direalisasikan.
“Mengingat keuangan daerah saat ini masih terdampak efisiensi oleh pemerintah pusat, untuk itu setiap usulan yang masuk akan dilihat mana yang lebih prioritas,” tegasnya. (Ah)
0 komentar:
Posting Komentar